SEKRETARIS JENDERAL KEMENRISTEKDIKTI BEKALI PESERTA DIKLAT PIM IV STRATEGI DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SDM ASN

Serpong, 3 Juli 2019 – Sebagai serangkaian kurikulum Diklat PIM IV, materi Strategi dan Kebijakan Pengembangan Sumberdaya Manusia Aparatur Sipil Negara (SDM ASN) merupakan salah satu kegiatan di luar mata diklat Pendidikan dan Pelatihan PIM IV yang bertujuan untuk membekali peserta Diklat PIM IV dengan kemampuan memahami arah, strategi dan kebijakan pengembangan SDM ASN dalam mewujudkan aparatur berkelas dunia. Pada kesempatan kali ini, materi Strategi dan Kebijakan Pengembangan SDM ASN Diklat PIM IV Angkatan V Kemenristekdikti disampaikan oleh Prof Ainun Naim selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Mengawali kegiatan pembelajaran ,Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kemenristekdikti secara singkat membuka kegiatan ini.

Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan membuka pembelajaran Strategi dan Kebijakan Pengembangan SDM ASN

Secara garis besar materi strategi dan kebijakan pengembangan SDM ASN yang disampaikan Sekretaris Jenderal meliputi Worldwide Governance Indicators, Isu-Isu Strategis dan Tantangan Indonesia, Milestones Arah Pembangunan Nasional dan ASN, Grand Design Pembangunan ASN 2015-2024, Membangun Sistem Merit ASN, Kompetensi ASN dan Kebijakan, Kebijakan Nasional tentang Pengembangan Kompetensi ASN, Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Iptek dan Dikti yang meliputi program beasiswa Pendidikan Pascasarjana Luar Negeri (BPPLN), Indonesia Austria Scholarship Programme (IASP), Dikti Funded Fullbright Programme, Beasiswa Afirmasi Perguruan Tinggi Negeri Baru (Afirmasi PTNB), Beasiswa Pendidikan Magister menuju Doktor untuk Sarjana Unggul (PMDSU),  Beasiswa Pascasarjana bagi Tenaga Kependidikan Berprestasi (PasTi).

Sekretaris Jenderal Kemenristekdikti menyampaikan materi kepada peserta Diklat PIM IV Angkatan V

Ainun mengawali penyampaian materi dengan bertanya kepada peserta mengenai sejauh mana pemerintah berperan dalam kehidupan masyarakat? Lebih baik mana pelayanan pemerintah atau swasta? Ainun mengatakan bahwa ada beberapa hal yang dapat dilakukan atau diurus oleh pemerintah, tetapi ada juga hal-hal yang lebih baik jika tidak diurus pemerintah karena dinilai lebih efisien jika dikerjakan oleh swasta.

Peserta antusias menyampaikan pendapat kepada pemateri

Saat ini ada semacam faham yang menganggap minimum government dimana masyarakat menilai bahwa pemerintah tidak perlu berbuat terlalu banyak karena masyarakat dapat hidup sendiri. Oleh karenanya tugas kita sebagai ASN yang termasuk skema dan proses kita dalam Reformasi Birokrasi adalah bagaimana kita bisa melayani yang baik yang dapat menunjukan pada masyarakat bahwa pemerintah punya value, punya sesuatu yang dinikmati oleh masyarakat yang dimana kalau pemerintah tidak ada masyarakat akan kehilangan.

Kita menghadapi banyak tantangan dan keterbatasan, dengan pandangan sempit kita dihadapkan pada situasi kekurangan kapasitas sehingga kita sulit memenuhi harapan masyarakat. tuntutannya adalah kerja keras saja tidak cukup, tapi kita harus yakin bahwa banyak hal-hal yang mengharuskan kita berfikir luas.

Peserta diklat PIM IV menyampaikan pertanyaan kepada pemateri

Ainun meyampaikan bahwa Worldwide Governance Indicators diukur dari kualitas layanan publik, kualitas pelayanan aparatur, tingkat kemandirian dari tekanan politik, kebijakan dan implementasinya, kridibilitas komitmen pemerintah. “Kalau kita bekerja sebagai ASN hendaknya kita berfikir dari yang diberikan negara ke apa yang diberikan oleh kita. Yang diberikan negara kepada ASN sudah sangat banyak, saat diterima menjadi ASN langsung terikat sampai pensiun, masuk dilatih, disekolahkan, diberikan biaya untuk bantu beli rumah, diberikan asuransi kesehatan, dsb. Hal tersebut sangat berbeda dengan tenaga kerja swasta, jika tidak dapat memenuhi syarat dalam kontrak kinerja atau jika kontrak kerja telah berakhir maka tenaga kerja akan diberhentikan” ujarnya.

Pemateri menanggapi pertanyaan peserta Diklat PIM IV

Pemerintah punya peran penting dalam memajukan negara ini dan kita punya tanggung jawab dalam dua aspek, sehingga daya saing ditentukan dalam dua indikator yang langsung berkaitan dengan kita yaitu skill dan inovasi. “Ini artinya kita harus meningkatkan inovasi kita, memperbaiki perguruan tinggi kita dan kemudian Revolusi Industri” tutupnya.

Kegiatan pembelajaran ini juga dihadiri oleh Kepala Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Puspiptek) Kemenristekdikti, Sri Setiawati. Kegiatan ditutup oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kemenristekdikti, Wisnu S Soenarso.

Kebijakan Pengembangan SDM ASN

tkp/nc

Please follow and like us:
0