INOVASI DAN MELAYANI DENGAN HATI MENJADI SEBUAH KEHARUSAN DALAM PELAYANAN PUBLIK

Serpong – Kesempatan yang sangat berharga diperoleh peserta pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2019 karena pada hari ini 28 Juni 2019 Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany, berkenan untuk memberikan ceramah Standar Etika Publik sebagai salah satu Mata diklat dalam agenda Penguasaan Diri (Self Mastery). Agenda diklat ini bertujuan agar peserta mampu menginternalisasi pilar-pilar kebangsaaan dalam merencanakan dan mengimplementasikan seluruh kegiatan di unit organisasinya. Ceramah dibuka oleh Wisnu S.Soenarso selaku Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kemenristekdikti.

Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan membuka ceramah umum Standar Etika Publik

Diawal paparannya, Airin menjelaskan visi dan misi kota Tangerang Selatan yaitu menjadi kota yang cerdas, berkualitas, berdaya saing berbasis teknologi, dan inovasi serta berlandasan etik Cerdas, Modern dan Religius (CMORE). Cerdas dalam arti memiliki ilmu pengetahuan yang luas, berketerampilan baik disertai perilaku positif, modern dalam arti memiliki peradaban yang dinamis sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta religius dalam arti bahwa kecerdasan dan kemajuan peradaban senantiasa dibingkai oleh nilai-nilai luhur Ketuhanan yang tercermin dari sikap dan perilaku yang sesuai dengan aturan dan nilai-nilai agama yang dianut masyarakat secara utuh dan benar.

“Religius menjadikan satu kesatuan membuat kita satu, dan juga modern karena perkembangan laju pertumbuhan ekonomi di Tangerang Selatan dan Cerdas kita sangat berharap masyarakatnya pun juga cerdas”. ungkap Airin.

Airin menyampaikan materi standar etika publik kepada peserta diklat PIM Tingkat IV Angkatan V Tahun 2019

Secara umum, Wali Kota Tangerang Selatan ini menyampaikan lima etika fungsi pemerintahan yaitu etika dalam proses kebijakan publik (public policy ethic), etika dalam pelayanan publik (public service ethic), etika dalam pengaturan dan penataan kelembagaan pemerintahan (rule and administer institutional ethic), etika dalam pembinaan dan pemberdayaan masyarakat, etika dalam kemitraan antar pemerintahan, pemerintah dengan swasta, dan dengan masyarakat. Airin juga mengharapkan masukan dari peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun 2019.

Etika dalam proses kebijakan publik (publik policy ethic) yaitu hubungan antara eksekutif, legislatif, public policy dan juga dengan yudikatif. Selain itu, juga mendorong terjadinya siklus untuk perumusan kebijakan. implementasi kebijakan, monitoring kebijakan dan evaluasi kebijakan.

Etika dalam pelayanan publik erat kaitanya dengan inovasi dan melayani dengan hati. Airin menjabarkan bahwa sudah tidak jamannya lagi untuk bekerja hanya biasa-biasa saja dan menjalankan rutinitas kerja seperti biasanya. Namun, sudah saatnya untuk melakukan inovasi. Inovasi penting dilakukan dalam memberikan pelayanan publik, misalnya dengan menggunakan e-office untuk mendukung kinerja pegawai. Hal-hal kecil yang bisa dilakukan bisa disebut juga sebagai inovasi, misalnya dengan memberikan pelayanan yang lebih cepat dengan meningkatkan standar pelayanan dan memangkas waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu layanan. Inovasi-inovasi yang hadir di tengah masyarakat inilah yang merupakan wujud dari penggunaan teknologi untuk membantu pegawai memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan lebih cepat dan lebih baik serta sudah waktu untuk melayani masyarakat dan bukan lagi dilayani.

Penyampaian materi etika fungsi pemerintahan oleh Wali Kota Tangerang Selatan

Etika dalam pengaturan dan penataan kelembagaan pemerintahan (Rule and administer institutional ethic) mencakup aspek regulasi dan aturan, serta organisasi perangkat daerah yang efektif dimana mulai dari progress, etos kerja dan akses.

“Yang terpenting bagi kami bukan lagi hanya outputnya tetapi outcome yang dihasilkan, Jadi bagi saya sebagai Kepala Daerah sekarang tidak lagi melihat yang berhasil itu adalah yang menyerap anggaran sudah mencapai target, berapa banyak uang yang dikeluarkan dan berapa banyak sudah penyerapan anggaran, tapi yang terpenting dari uang yang kita keluarkan berapa manfaat yang sudah dirasakan oleh masyarakat” ucap Airin.

Airin menyampaikan materi tentang etika fungsi pemerintahan

Etika dalam pembinaan dan pemberdayaan masyarakat sangat penting karena dalam proses pembangunan dan penataan perlu kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRD, eksekutif, legislatif dan juga partisipasi masyarakat baik individu maupun komunitas serta perguruan tinggi. Pemanfaatan media baik sosial maupun elektronik lainnya mendukung dalam penyampaian pertanggungjawaban kepada masyarakat sekaligus untuk menjaring masukan dan evaluasi. Penggunaan teknologi semakin memudahkan dan mendekatkan antara pemerintah daerah dan masyarakat. Bantuan sosial dan hibah merupakan stimulus yang diberikan pemerintah daerah kepada masyarakat untuk mendorong semakin berkembangnya ekonomi kreatif.

Etika dalam kemitraan antar pemerintahan, pemerintah dengan swasta, dan dengan masyarakat erat kaitannya dengan kerjasama dan kolaborasi yang perlu dibangun dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.. Airin memberikan gambaran bahwa kunci kesuksesan pemerintah kota Tangerang Selatan dalam melakukan proses pembangunan dan penataan di Tangerang Selatan adalah kolaborasi dan kerjasama dan tentunya etika dilakukan secara bersama-sama dengan visi dan misi yang sama dalam proses pembangunan dan penataan Kota Tangerang Selatan”.

Diakhir paparanya, ia menyampaikan suatu etika publik berupa K.O.M.I.T.M.E.N yang menjadi pegangan pegawai ASN di lingkungan Kota Tangerang Selatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. K.O.M.I.T.M.E.N merupakan singkatan dari  Kerja cerdas-keras-tuntas-ikhlas, Orientasi pekerjaan-manfaat dan dampak, Memahami visi dan misi daerah, tugas dan tanggungjawab, Inovasi dan pemanfaaan teknologi, Tangguh menghadapi tantangan-tanggap situasi dan kondisi, Mengutamakan pelayanan masyarakat, Efisiensi dan efektivitas menjadi prinsip, Norma nilai dan etika menjadi panduan.

Peserta aktif memberikan pertanyaan kepada pemateri

Peserta pelatihan Kepemimpinan juga sangat antusias mengikuti ceramah. Antusiasme peserta terlihat dari banyaknya peserta yang mengajukan pertanyaan. Beberapa pertanyaan yang diajukan oleh peserta antara lain Bagaimana mengkondisikan atau bernegosiasi dengan para stakeholder dalam pembangunan puskesmas di Tangerang Selatan?,  Apa saja kiat-kiat dalam menghadapi kendala-kendala dalam proses pengambilan kebijakan publik?, Bagaimana membangun komitmen bersama untuk melayani masyarakat?, dan bagaimana membangun karakter ASN di lingkungan pemerintah daerah kota Tangerang Selatan?


Salah satu peserta DiklatPim IV Angkatan V mengajukan pertanyaan kepada Airin

Dari berbagai pertanyaan dari peserta, Airin menjelaskan bahwa turun kemasyarakat untuk memastikan yang dibutuhkan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan dan infrastruktur  merupakan langkah yang ditempuh dalam proses pengambilan kebijakan publik. Berkaitan dengan reformasi birokrasi, Airin berpendapat bahwa kesejahteraan pegawai merupakan aspek yang penting,namun sistem juga perlu dibangun. Dengan inovasi, memperbaiki sistem, melihat regulasi tidak bertentangan dengan aturan dan juga menggunakan teknologi itu salah satu langkah Reformasi Birokrasi di Tangerang Selatan.

Acara diakhiri dengan sesi foto bersama. Turut hadir dalam ceramah standar etika publik hari ini Kepala Bagian Tata Usaha Siti Aminah, Kepala Bidang Program dan Kerja Sama Lanjar, Widyaiswara Ahli Madya Heri Widyawati, Kepala Sub Bidang Diklat Administrasi Penina Renta Maria Gultom dan Peserta Diklatpim Tingkat IV Angkatan V berjumlah 40 orang yang berasal dari 37 Unit Kerja di Lingkungan  Kemenristekdikti.

 

(tkp)

Please follow and like us:
0